Komite Hukum Federasi Futsal Indonesia menegaskan usulan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa atau KLB harus ditempuh melalui mekanisme organisasi yang sah. Ketentuan tersebut merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku di lingkungan FFI.
Penegasan itu muncul di tengah berkembangnya wacana KLB di internal federasi. Komite Hukum meminta seluruh aspirasi anggota disampaikan melalui jalur yang telah ditetapkan untuk menjaga ketertiban organisasi.
FFI disebut sebagai organisasi independen yang menjalankan aturan internal berdasarkan AD/ART. Aturan tersebut disahkan bersama oleh anggota dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026.
Ketua Komite Hukum FFI Deny Susanto menyatakan AD/ART merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota federasi. Karena itu, setiap pihak berkewajiban menghormati sekaligus menjalankan ketentuan yang telah disetujui.
“AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama,” kata Deny Susanto dalam keterangan persnya.
Ketentuan Penyelenggaraan KLB
Mekanisme KLB diatur dalam ART Pasal 31 ayat (2) huruf c. Komite Hukum menjelaskan terdapat dua jalur yang dapat digunakan untuk mengadakan kongres tersebut.
- KLB dapat dilaksanakan atas permintaan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif.
- KLB juga dapat digelar berdasarkan permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya dua pertiga anggota FFI yang memiliki hak suara.
Ketentuan itu menempatkan KLB sebagai agenda yang harus memenuhi persyaratan organisasi. Prosesnya tidak cukup didasarkan pada wacana atau pernyataan di luar prosedur yang tertuang dalam AD/ART.
Anggota dengan hak suara meliputi Asosiasi Futsal Provinsi serta Klub Futsal Profesional yang memenuhi ketentuan AD/ART. Kedua unsur tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengajuan KLB sesuai aturan federasi.
Permintaan KLB wajib disampaikan secara tertulis kepada FFI. Dokumen tersebut juga harus ditandatangani pejabat yang berwenang dan memuat agenda yang menjadi kewenangan KLB.
Setelah diajukan, permintaan tersebut akan melalui tahap verifikasi oleh federasi. Verifikasi diperlukan untuk memastikan syarat administratif dan substansi agenda telah sesuai dengan aturan organisasi.
Ajakan Menempuh Jalur Organisasi
Deny menyatakan Komite Hukum menghormati setiap aspirasi yang datang dari anggota. Namun, aspirasi itu diminta tetap disalurkan melalui mekanisme resmi yang tersedia di dalam organisasi.
“Kami menghormati setiap aspirasi anggota. Kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah dan menghindari cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART, demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional,” Deny Susanto menegaskan.
Penekanan terhadap prosedur tersebut berkaitan dengan fungsi AD/ART sebagai dasar tata kelola federasi. Aturan internal menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, termasuk untuk agenda kongres di luar kongres biasa.
FFI menaungi pengelolaan futsal Indonesia dalam sejumlah bidang. Ruang lingkupnya mencakup pembinaan tim nasional, penyelenggaraan kompetisi, serta pengembangan futsal di seluruh provinsi.
Dengan struktur organisasi dan aturan yang telah disahkan anggota, setiap proses terkait KLB harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Komite Hukum FFI menempatkan kepatuhan terhadap mekanisme tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan futsal nasional.
