KONI Pusat menemukan sejumlah calon venue Pekan Olahraga Nasional atau PON XXII/2028 di Nusa Tenggara Barat belum memenuhi persyaratan teknis. Temuan itu diperoleh dalam peninjauan lapangan yang melibatkan 30 Technical Delegate pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Evaluasi dilakukan untuk memetakan kondisi riil fasilitas pertandingan yang disiapkan NTB sebagai salah satu tuan rumah PON bersama Nusa Tenggara Timur. Sejumlah lokasi masih memerlukan pembenahan, sementara venue lain dapat digunakan dengan catatan sesuai standar cabang olahraga.
Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn.) Suwarno menyatakan pemeriksaan lapangan penting untuk memastikan kesiapan sarana pertandingan. Setiap Technical Delegate akan menyampaikan penilaian berdasarkan hasil kunjungan ke masing-masing lokasi.
"Kami datang bersama para Technical Delegate untuk memastikan kondisi riil venue yang ada di lapangan. Nantinya, masing-masing TD akan menyampaikan informasi berdasarkan hasil peninjauan tersebut," ujar Suwarno dalam pertemuan dengan pemerintah daerah dan KONI NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram.
Peninjauan mencakup fasilitas yang direncanakan untuk beberapa cabang olahraga. Salah satu gelanggang olahraga diperiksa sebagai calon tempat pertandingan kabaddi.
Untuk cabang soft tenis, tim meninjau Lapangan Bulog, Lapangan PLN, dan Lapangan DPR. Tiga lokasi itu masuk daftar calon arena pertandingan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan teknis olahraga tersebut.
Calon venue muaythai yang diperiksa meliputi Teras Udayana, GOR 17, dan Asrama Haji. GOR 17 Mataram juga tercatat sebagai salah satu fasilitas yang mendapat evaluasi dari tim KONI Pusat.
Tim turut memeriksa Kolam Renang Udayana yang diproyeksikan untuk pertandingan selam kolam. Kawasan Sekotong juga ditinjau sebagai calon lokasi pelaksanaan selam laut.
Suwarno meminta para Technical Delegate menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka dan objektif. Catatan teknis dari masing-masing cabang olahraga akan menjadi dasar penentuan kebutuhan perbaikan fasilitas.
Koordinasi antara KONI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan diperlukan agar tindak lanjut evaluasi dapat berjalan sesuai tahapan persiapan. Kesiapan venue menjadi salah satu bagian dari persiapan penyelenggaraan PON XXII/2028 di NTB.
Selain mengevaluasi fasilitas, KONI Pusat mendorong percepatan pembentukan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional atau PB PON di NTB. Pemerintah daerah diminta segera menyusun daftar personel kepanitiaan untuk disampaikan kepada Gubernur NTB.
Pembentukan PB PON diperlukan untuk mengatur pembagian tugas setiap bidang sekaligus menyusun kebutuhan operasional dan anggaran. Struktur kepanitiaan akan mencakup bidang pertandingan, prasarana, konsumsi, transportasi, akomodasi, hubungan masyarakat, serta kesehatan.
Setelah struktur terbentuk, Ketua Umum KONI Pusat dijadwalkan melantik dan memberikan pembekalan teknis kepada seluruh bidang kepanitiaan. Suwarno menyebut proses itu diperlukan agar panitia dapat menghitung kebutuhan anggaran secara tepat.
"Dengan demikian, panitia dapat menyusun rencana anggaran secara akurat sesuai kebutuhan penyelenggaraan," ujar Suwarno. Perencanaan tersebut akan meliputi kebutuhan fasilitas pertandingan, logistik, transportasi, akomodasi, dan pelayanan kesehatan peserta.
Asisten Sekretaris Daerah I NTB Dr. H. Fathul Ghani mengatakan pemerintah provinsi akan membahas hasil kunjungan bersama pengurus cabang olahraga. Pembahasan itu ditujukan untuk menelaah catatan serta keputusan yang disampaikan KONI Pusat.
"Kami akan mengundang seluruh Ketua Pengurus Provinsi cabang olahraga untuk kembali meninjau hasil evaluasi serta catatan dan keputusan dari KONI Pusat. Hal tersebut menjadi harapan kami agar seluruh masukan dapat ditindaklanjuti dengan baik," ujar Fathul Ghani.
Hasil pembahasan dan evaluasi akan disampaikan kepada pimpinan pemerintah daerah untuk menentukan langkah persiapan selanjutnya. Persiapan NTB mencakup pemenuhan standar fasilitas olahraga, pembentukan kepanitiaan, serta penyusunan kebutuhan operasional dan anggaran.
