Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir merespons kabar mengenai namanya yang disebut masuk dalam daftar pejabat publik yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal. Erick mengatakan informasi yang didengarnya menempatkan dirinya pada urutan ke-36 dalam daftar tersebut.
Namun, Erick belum memastikan kebenaran informasi itu dan memilih menunggu hasil verifikasi dari kepolisian. Ia juga menantikan pembentukan satuan tugas yang akan menangani perkara dugaan penyadapan tersebut.
“Ya Kembali kita tunggu saja hasil verifikasi pak Kapolri dan juga satgas yang sedang dibentuk. Kalau saya hanya mendengar saya nomor 36 gitu,” kata Erick Thohir saat ditemui awak media.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik mencuat setelah terungkap pada 2 November 2026. Perkara itu disebut turut menyasar pejabat negara serta sejumlah tokoh dari berbagai kalangan.
Menunggu Verifikasi Kepolisian
Erick belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai dugaan bahwa nomor teleponnya termasuk dalam sasaran. Ketua Umum PSSI itu menilai penanganan dan pemeriksaan aparat menjadi dasar untuk mengetahui duduk perkara kasus tersebut.
Ia berharap tidak ada pembicaraan negatif yang melibatkan dirinya apabila informasi penyadapan tersebut terbukti benar. Erick menyatakan fokusnya selama ini adalah memberikan kontribusi bagi bangsa dan melayani masyarakat.
“Ya saya nggak bisa bicara apa-apa karena bagian yang tersadap ya mudah-mudahan saya bukan punya pembicaraan negative apalagi hari ini saya berkontribusi yang terbaik untuk bangsa bagaimana kita justru melayani rakyat sebaik-baiknya,” kata dia.
Dugaan penyadapan ini tidak hanya dikaitkan dengan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha juga disebut masuk dalam sasaran.
Tiga Tersangka Telah Ditetapkan
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara tersebut. Kasus ini mencakup dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Tiga orang yang disebut sebagai tersangka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol Eko Hadi. Keterangan mengenai penetapan tersangka itu disampaikan Asep pada Selasa, 3 November 2026.
Menurut Asep, dugaan penyadapan berlangsung dalam periode 2025 hingga Oktober 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa dilengkapi proses penyidikan maupun laporan polisi.
“Kemudian dilakukan penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak tersebut,” katanya.
Asep menyebut dugaan tindakan tersebut dilakukan tanpa prosedur yang berkaitan dengan penegakan hukum. Penghapusan jejak log pada Oktober 2026 diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Sasaran dari Berbagai Kalangan
Penyidik mendalami dugaan penyadapan terhadap nomor telepon sejumlah pihak, termasuk Presiden Republik Indonesia. Perkara ini juga mencakup dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” sambung Asep.
Pernyataan Erick mengenai posisinya yang disebut berada pada nomor 36 masih sebatas informasi yang didengarnya. Kepastian mengenai daftar sasaran dan pihak-pihak yang terdampak menunggu hasil verifikasi Polri serta satuan tugas yang sedang dibentuk.
