Federasi Futsal Indonesia (FFI) merespons wacana penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) yang berkembang di lingkungan organisasi. Komite Hukum FFI menegaskan setiap aspirasi anggota harus disampaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Penegasan itu muncul setelah sejumlah klub futsal profesional mendorong digelarnya KLB. Klub-klub tersebut menginginkan forum untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi organisasi.
FFI menempatkan AD/ART sebagai dasar dalam mengatur seluruh urusan keorganisasian federasi. Sebagai organisasi independen, federasi menilai setiap proses pengambilan keputusan perlu mengikuti aturan yang disepakati anggota.
Ketua Komite Hukum FFI Deny Susanto menyatakan AD/ART merupakan kesepakatan bersama seluruh anggota. Ketentuan tersebut telah disahkan dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026.
“AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama,” kata Deny Susanto dalam keterangannya.
Pernyataan itu menekankan bahwa penyampaian aspirasi tetap memiliki ruang dalam organisasi. Namun, prosesnya perlu ditempuh melalui jalur resmi agar sesuai dengan tata kelola yang berlaku di FFI.
Ketentuan Pengajuan KLB
Komite Hukum FFI menjelaskan KLB tidak dapat diselenggarakan tanpa memenuhi persyaratan yang tercantum dalam aturan organisasi. Ketentuan tersebut mengacu pada ART Pasal 31 ayat (2) huruf c.
Berdasarkan aturan itu, KLB dapat digelar atas permintaan Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif. Jalur tersebut menjadi salah satu dasar yang memungkinkan pelaksanaan kongres di luar agenda biasa.
KLB juga dapat berlangsung apabila ada permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya dua pertiga anggota FFI yang mempunyai hak suara. Persyaratan jumlah dukungan ini menjadi bagian penting dalam menentukan kelayakan sebuah pengajuan.
Anggota yang memiliki hak suara terdiri atas Asosiasi Futsal Provinsi dan klub futsal profesional yang memenuhi ketentuan AD/ART. Status hak suara tersebut menentukan pihak yang dapat terlibat dalam pengajuan permintaan KLB.
Permintaan KLB wajib diajukan secara tertulis kepada FFI. Dokumen pengajuan harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta memuat agenda yang berada dalam kewenangan KLB.
Setelah menerima permintaan, FFI akan melakukan proses verifikasi. Tahap ini bertujuan memastikan seluruh syarat organisasi telah dipenuhi sebelum agenda dapat diproses lebih lanjut.
Aspirasi Diminta Lewat Jalur Resmi
Deny menegaskan Komite Hukum tetap menghormati aspirasi yang datang dari anggota federasi. Meski demikian, tuntutan terkait agenda organisasi diminta tidak disalurkan melalui cara di luar ketentuan yang berlaku.
Menurut FFI, kepatuhan terhadap prosedur diperlukan untuk menjaga ketertiban organisasi. Mekanisme yang diatur dalam AD/ART juga menjadi acuan bersama bagi anggota saat menyampaikan usulan maupun mengambil keputusan.
Wacana KLB kini menempatkan aturan organisasi sebagai salah satu perhatian utama. FFI meminta seluruh pihak mengikuti prosedur yang telah disepakati dalam menjalankan agenda federasi.
“Kami menghormati setiap aspirasi anggota,” jelas Susanto. “Kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah dan menghindari cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART, demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional,” tambah Deny Susanto.
