Komite Hukum Federasi Futsal Indonesia menegaskan wacana penyelenggaraan Kongres Luar Biasa atau KLB harus ditempuh melalui mekanisme organisasi yang sah. Setiap prosesnya wajib mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FFI.
Penegasan itu disampaikan di tengah berkembangnya aspirasi terkait kemungkinan KLB di lingkungan FFI. Komite Hukum meminta seluruh anggota tetap menjadikan aturan organisasi sebagai pedoman dalam mengambil keputusan strategis.
Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, menyatakan FFI adalah organisasi independen yang menjalankan aktivitas keorganisasian berdasarkan ketentuan internal. Ia menilai AD/ART tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, melainkan kesepakatan yang harus dipatuhi seluruh anggota.
“AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama,” ujar Deny Susanto.
Mekanisme KLB Dalam Aturan Organisasi
Komite Hukum menjelaskan bahwa KLB merupakan bagian dari mekanisme internal yang telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FFI. Ketentuan mengenai penyelenggaraannya tercantum dalam ART Pasal 31 ayat (2) huruf c.
Dalam aturan tersebut, terdapat dua jalur yang dapat digunakan untuk mengajukan penyelenggaraan KLB. Kedua mekanisme itu menempatkan kewenangan pengusulan pada unsur organisasi yang telah ditetapkan.
- Permintaan diajukan oleh Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif.
- Permintaan diajukan secara tertulis oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota FFI yang memiliki hak suara.
Ketentuan jumlah pengusul menjadi salah satu dasar untuk memastikan proses KLB berjalan sesuai tata kelola organisasi. Usulan tidak dapat diproses hanya berdasarkan wacana di luar mekanisme yang telah disepakati.
Anggota FFI yang memiliki hak suara terdiri atas Asosiasi Futsal Provinsi dan Klub Futsal Profesional. Hak tersebut berlaku bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam AD/ART.
Selain memenuhi jumlah dukungan, permintaan KLB harus disampaikan dalam bentuk tertulis kepada FFI. Dokumen permintaan juga wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Agenda yang diusulkan harus berada dalam kewenangan KLB sesuai ketentuan organisasi. FFI selanjutnya akan melakukan verifikasi terhadap permintaan tersebut sebelum mengambil langkah lanjutan berdasarkan aturan yang berlaku.
Aspirasi Anggota Tetap Dihormati
Deny menegaskan Komite Hukum menghormati setiap aspirasi yang datang dari anggota. Namun, penyampaian aspirasi tersebut perlu dilakukan melalui jalur organisasi yang sah.
Menurutnya, kepatuhan terhadap AD/ART penting untuk menjaga ketertiban di internal FFI. Kepatuhan itu juga dinilai berkaitan dengan keberlangsungan pembinaan serta perkembangan futsal nasional.
Stabilitas organisasi menjadi bagian penting agar program-program yang berjalan dapat terus didukung oleh seluruh unsur FFI. Karena itu, proses perubahan maupun keputusan strategis perlu mengikuti aturan yang sudah disahkan bersama.
“Kami menghormati setiap aspirasi anggota. Kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah dan menghindari cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART, demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional,” tambah Deny.
Komite Hukum FFI kembali mengingatkan bahwa penyelenggaraan KLB tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap tahapan harus tetap merujuk pada AD/ART sebagai pedoman bersama bagi seluruh anggota FFI.
