Michael Sianipar menegaskan masih menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia atau FFI. Penegasan itu disampaikan setelah PSSI mengeluarkan keputusan pemberhentian dirinya dari posisi tersebut.
PSSI memberhentikan Michael pada Kamis (12/11) melalui Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026. Surat itu ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.
Menurut Michael, status kepengurusan FFI yang dipimpinnya masih sah secara hukum. Ia merujuk pada surat keputusan dari Kementerian Hukum serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang telah disahkan.
Michael mengatakan seluruh perubahan dalam struktur kepengurusan harus mengikuti ketentuan yang berlaku di FFI. Ia menyebut aturan tersebut menjadi dasar dalam menilai sah atau tidaknya pergantian pengurus.
“(Masih jadi Ketum FFI) betul,” kata Michael. Pernyataan itu menegaskan posisinya yang tetap menganggap dirinya sebagai ketua umum organisasi futsal tersebut.
Dasar Kepengurusan FFI
Michael menjelaskan AD/ART FFI mengatur mekanisme penyampaian aspirasi hingga pengajuan kongres luar biasa. Menurutnya, prosedur itu harus ditempuh apabila terdapat upaya untuk mengubah susunan kepengurusan.
“Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum,” ucap Michael. Ia juga menyebut AD/ART FFI memuat aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk pengajuan kongres luar biasa.
Ia berpandangan pergantian kepengurusan tidak dapat dilakukan di luar mekanisme yang telah ditetapkan. Michael menilai perubahan tanpa prosedur sesuai AD/ART merupakan tindakan ilegal.
“Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal,” katanya. Pernyataan itu menyoroti perbedaan pandangan antara Michael dan PSSI mengenai dasar kewenangan dalam kepengurusan FFI.
Penunjukan Plt Ketua AFI
Michael mengaku belum menerima komunikasi langsung dari PSSI mengenai keputusan pemberhentiannya. Ia juga menyinggung penunjukan anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani, sebagai pelaksana tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia atau Federasi Futsal Indonesia.
Menurut Michael, pihak FFI akan mengambil langkah hukum jika penunjukan pelaksana tugas tersebut benar-benar dijalankan. Ia menilai penunjukan di luar mekanisme organisasi tidak memiliki dasar yang sah.
“Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal,” ucapnya. Michael menyatakan FFI akan melaporkan pihak yang membuat surat tersebut kepada Kementerian Hukum hingga pihak kepolisian.
Pada Kamis malam, PSSI menyatakan penetapan Ketua Umum FFI periode 2024-2028 tidak berlaku lagi. Pernyataan itu tercantum dalam surat keputusan yang dikeluarkan organisasi sepak bola nasional tersebut.
“Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan terkait penetapan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Periode 2024 s.d 2028 dinyatakan tidak berlaku lagi,” tulis PSSI. Surat itu juga memuat penunjukan Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia atau Federasi Futsal Indonesia.
Perbedaan posisi tersebut berpusat pada mekanisme perubahan kepengurusan FFI. Michael menekankan keberlakuan SK Kementerian Hukum dan AD/ART, sedangkan PSSI telah menetapkan pemberhentian serta penunjukan pelaksana tugas.
