Michael Sianipar menegaskan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) meski PSSI telah menerbitkan keputusan pemberhentiannya. Ia menyatakan status kepengurusan FFI yang dipimpinnya tetap sah karena berlandaskan surat keputusan dari Kementerian Hukum serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
PSSI sebelumnya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada Kamis, 12 November 2026. Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.
Melalui keputusan itu, PSSI menyatakan penetapan Ketua Umum FFI periode 2024 hingga 2028 tidak lagi berlaku. PSSI juga menunjuk anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani, sebagai pelaksana tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia atau Federasi Futsal Indonesia.
Michael menyatakan pemberhentian atau perubahan struktur kepengurusan FFI tidak dapat dilakukan di luar mekanisme organisasi. Menurut dia, AD/ART menjadi dasar yang mengatur tata cara penyampaian aspirasi hingga pengajuan kongres luar biasa.
“(Masih jadi Ketum FFI) betul,” kata Michael, dikutip dari Antara pada Jumat, 13 November. Pernyataan itu disampaikan setelah muncul keputusan PSSI yang mencabut penetapan Ketua Umum FFI periode 2024-2028.
Michael menekankan bahwa kepengurusan FFI memiliki dasar hukum melalui SK Kemenkum dan AD/ART yang telah disahkan. Karena itu, ia berpandangan bahwa setiap perubahan pengurus harus ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku di internal organisasi.
“Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum,” ucap Michael. Ia menyebut AD/ART FFI memuat aturan mengenai penyampaian aspirasi, termasuk mekanisme untuk mengajukan kongres luar biasa.
Menurut Michael, prosedur tersebut penting untuk memastikan setiap keputusan terkait kepengurusan dijalankan melalui jalur organisasi. Ia menilai perubahan yang dilakukan tanpa mengikuti mekanisme AD/ART sebagai tindakan yang tidak sesuai aturan.
“Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal,” katanya. Pernyataan itu menegaskan posisi Michael yang tetap menganggap kepengurusannya memiliki legitimasi berdasarkan aturan FFI.
Michael juga merespons penunjukan Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas Ketua FFI. Ia mengatakan belum menerima komunikasi langsung dari PSSI terkait keputusan penunjukan tersebut.
Ia menyatakan FFI akan mengambil langkah hukum apabila penunjukan pelaksana tugas benar-benar dilakukan. Michael menyebut pihaknya akan melaporkan pihak yang menerbitkan surat penunjukan itu kepada Kementerian Hukum hingga kepolisian.
“Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian,” ucapnya.
Dalam salinan surat keputusan, PSSI menuliskan bahwa keputusan sebelumnya mengenai penetapan Ketua Umum FFI periode 2024 sampai 2028 dinyatakan tidak berlaku lagi. Surat yang sama juga memuat penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Futsal Indonesia/Federasi Futsal Indonesia.
